Anggota DPR Lebih Baik Sampaikan PR yang Perlu Dikerjakan Panglima TNI Baru

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai jauh lebih baik jika anggota DPR menyampaikan ke publik mengenai pekerjaan pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Panglima TNI baru dalam mendorong reformasi TNI dan transformasi ke arah profesional. Ia mencontohkan anggota DPR bisa menyampaikan bahwa Panglima TNI yang baru perlu mendukung proses reformasi peradilan militer yang akan dilakukan otoritas sipil sebagaimana dimandatkan TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 dan Undang Undang (UU) TNI. Menurutnya hal itu akan membuat perdebatan DPR dalam ruang publik terkait pergantian panglima TNI menjadi lebih substansial.

Hal tersebut disampaikan Al Araf merespons fenomena dukung mendukung anggota DPR kepada kandidat Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Thahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Al Araf mengatakan pergantian Panglima TNI memang menjadi hak prerogratif Presiden yang di dalam UU TNI pergantian tersebut perlu mendapatkan persetujuan DPR. Meski demikian, kata dia, pergantian Panglima TNI perlu juga mendengarkan masukan publik dan lembaga independen terkait dengan catatan pelanggaraan HAM, korupsi, dan integritas.

Dalam persepektif transformasi TNI, kata dia, pergantian panglima TN sebaiknya dilakukan secara bergiliran sebagaimana di syaratkan dalam UU TNI. Pola bergiliran itu, kata dia, akan menyehatkan organisasi TNI dalam membangun soliditasdi dalamnya. "Kalau tidak dilakukan bergiliran, ini akan menimbulkan kecemburuan antar angkatan di dalam tubuh TNI dan akan mengganggu solidtas organisaai TNI," kata dia.

Selain itu menurutnya proses pergantian Panglima TNI juga perlu mencari sosok yang dapat mendorong proses reformasi dan transformasi TNI menuju TNI yang profesional yang menghormati hak hak asasi manusia. "Meski proses reformasi dan transformasi TNI itu kewenangannya dilakukan oleh otoritas sipil, namun TNI dan Panglima TNI perlu mendukung dan tidak resisten dalam proses reformasi dan transformasi TNI," kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Antisipasi Jalur Terputus, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial di Lokasi Banjir Kalbar

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendorong percepatan penanganan korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut dia situasi masyarakat terdampak dalam kondisi berat dan membutuhkan bantuan segera. Untuk memastikan masyarakat di lokasi bencana tetap mendapatkan pasokan kebutuhan logistik, Mensos memutuskan untuk mendirikan gudang kebutuhan pokok (bufferstock) di 5 titik di lolos bencana. “Staf kami masih […]

Read More
Nasional

Erick Thohir Bakal Wajibkan Seluruh Pejabat BUMN Laporkan Hartanya ke KPK

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bakal menerbitkan Peraturan Menteri BUMN yang mewajibkan direksi dan komisaris seluruh anak dan cucu usaha perusahaan BUMN untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Erick mengatakan saat ini kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) baru sebatas perusahaan BUMN. "Kita akan memastikan, saya akan mengeluarkan Permen bahwa […]

Read More
Nasional

Cara Cek dan Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 di PeduliLindungi, Siapkan NIK

Simak cara cek serta mengunduh sertifikat vaksin Covid 19 di PeduliLindungi. Untuk mendapatkan sertifikat vaksin Covid 19 dapat diunduh melalui situs PeduliLindungi. Terdapat dua cara untuk mendapatkan sertifikat vaksin Covid 19, bisa melalui laman pedulilindungi.id atau langsung dari aplikasi PeduliLindungi. Sertifikat vaksin Covid 19 tersebut akan memudahkan masyarakat saat berpergian dan berkunjung ke tempat tempat […]

Read More