Ini 3 Kendala dalam Mewujudkan Digitaliasi Pemilu di Indonesia

Pemilu 2024

Jadwal Pemilu 2024 sudah dekat. Sesuai dengan tahapan pemilu yang diinformasikan melalui situs KPU, bahwa 14 Februari 2024 ditentukan sebagai hari pemungutan suara. Berbagai isu sudah mulai bermunculan terutama yang berkaitan dengan digitalisasi Pemilu, seperti E-Voting (electronic voting) atau I-Voting (internet voting). E-voting adalah metode pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. 

 

Konsep yang diusulkan oleh Menkominfo pada rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia, pada Selasa, 22 Maret 2022 ini tentunya membawa manfaat baik. Terlebih hal ini sebelumnya didukung oleh Muhammad, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di mana ia beranggapan bahwa e-voting merupakan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu di Indonesia. Namun bukan berarti pelaksanaannya bisa dilakukan dalam sekejap. Hal-hal seperti kesiapan SDM serta infrastruktur di Indonesia pun menjadi pertimbangan matang dalam mewujudkan praktik digitalisasi tersebut. 

Oleh karena itu, berikut akan dibahas satu per satu hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam mengaplikasikan Digitalisasi di Pemilu 2024.

  • Kesiapan SDM

Untuk bisa mengaplikasikan e-voting tentunya diperlukan kesiapan dari pemilih berupa pemahaman akan penggunaan alat e-voting. Apakah masyarakat yang akan memilih sudah melek teknologi dan internet? Karena berdasarkan data yang dilaporkan melalui Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia pada tahun 2018, hanya 64,8% dari jumlah total penduduk Indonesia yang melek internet (https://lan.go.id/?p=9942 08/07/2022). Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu mempersiapkan penduduk Indonesia yang paham akan internet dan teknologi sebelum melaksanakan e-voting agar manfaatnya bisa optimal. 

  • Kesiapan Infrastruktur

Sebagai kilas balik yang mendukung poin ini, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI pada Parlementaria hari Rabu, 08 Desember 2021 beranggapan bahwa diseminasi terkait dengan kemampuan Informasi Teknologi pada sistem pemilu elektronik masih bermasalah sehingga pemberlakuan e-voting belum bisa diterapkan pada Pemilu 2024. Contohnya pada penerapan Sistem Informasi Rekap (SIREKAP) yang pada awalnya didesain untuk mempercepat rekapitulasi surat suara namun secara aktual rekapitulasi suara manual justru lebih dulu dilaporkan.

  • Keamanan Data dan Pengawasan

Kelemahan atau tantangan dari program e-voting atau i-voting ini juga terletak pada keamanan data. E-voting ini berpotensi memungkinkan terjadinya manipulasi data atau hasil suara. Pasalnya, data dapat diretas dengan berbagai cara, baik oleh orang dalam yang memiliki akses ke dalam sistem atau bahkan peretas dari luar. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa keamanan data dalam sistem ini terjamin sebelum terjadinya berbagai masalah atau kecurangan terhadap hasil Pemilu. 

 

Tantangan selanjutnya adalah pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksud adalah membuat sistem pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa proses pemberian suara benar-benar dilakukan oleh pemilih secara langsung. Dalam pengawasan ini berarti juga harus memastikan bahwa tidak ada yang memberi arahan kepada pemilik identitas ketika memberikan suaranya, karena pemberian suara sendiri dilakukan tidak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga cenderung akan sulit diawasi. Seperti kita tahu, menjelang pemilu biasanya banyak terjadi kecurangan berupa politik uang, seperti serangan fajar. Kemungkinan kecurangan ini bisa menjadi lebih besar terjadi pada pemilu dengan sistem i-voting, bila tidak dilakukan pengawasan yang ketat.

 

Itulah beberapa kendala yang menyebabkan mengapa Digitalisasi Pemilu di Indonesia masih belum bisa diwujudkan. Terlepas dari hal tersebut, ayo tetap gunakan hak pilihmu dengan maksimal pada Pemilu mendatang. Pelajari mengenai apa itu politik cerdas berintegritas sebagai bekal  untuk memilih dengan bijak di situs ACLC KPK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *