Respons Rizieq Shihab Sikapi Vonis 8 Bulan Penjara: Kita Masih Pikir-pikir

Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dalam perkara kerumunan massa acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu. Saat ditemui, Rizieq Shihab mengatakan dirinya masih pikir pikir untuk mengajukan banding terkait vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. "Kita masih mikir mikir ya kan?" kata Rizieq Shihab saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Rizieq Shihab menuturkan dirinya masih memiliki waktu selama 7 hari untuk menentukan langkah hukum yang diambil terkait vonis tersebut. "Waktu berapa hari? 7 hari. Kita tunggu 7 hari lagi," katanya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis kepada Muhammad Rizieq Shihab dalam perkara kasus kerumunan massa acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu.

Tak hanya itu, dalam sidang tersebut juga Majelis Hakim membacakan vonis untuk kelima mantan petinggi Front Pembela Islam. Adapun seluruh mantan petinggi FPI itu yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi Vonis dibacakan ketua majelis hakim Suparman Nyompa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mematuhi aturan kekarantinaan kesehatan," ujar Suparman membacakan putusan dalam ruang sidang. Dalam hal ini, hakim meyakini Rizieq telah melanggar dakwaan ketiga yakni pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP. Sedangkan untuk dakwaan jaksa yang pertama, kedua, keempat dan kelima tidak terpenuhi.

Dengan begitu, Hakim Suparman Nyompa menjatuhkan hukuman pidana atas Rizieq Shihab dan lima petinggi FPI tersebut masing masing 8 bulan penjara, dikurangi masa tahanan sementara. "Menjatuhkan pidana atas terdakwa dengan pidana penjara masing masing 8 bulan, sebelumnya dikurangi masa tahanan," kata Suparman. Diketahui hingga saat ini Habib Rizieq Shihab bersama lima mantan petinggi FPI telah menjalani masa tahanan sejak Desember 2020.

Jika dihitung, maka kemungkinan para terdakwa akan menjalani masa tahanan hingga Agustus 2021. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut eks Imam Besar Front Pembela Islam itu selama dua tahun penjara. Sedangkan untuk kelima mantan petinggi FPI, jaksa menuntut seluruhnya masing masing 1 tahun 6 bulan dengan dikurangi masa tahanan sementara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Antisipasi Jalur Terputus, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial di Lokasi Banjir Kalbar

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendorong percepatan penanganan korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut dia situasi masyarakat terdampak dalam kondisi berat dan membutuhkan bantuan segera. Untuk memastikan masyarakat di lokasi bencana tetap mendapatkan pasokan kebutuhan logistik, Mensos memutuskan untuk mendirikan gudang kebutuhan pokok (bufferstock) di 5 titik di lolos bencana. “Staf kami masih […]

Read More
Nasional

Erick Thohir Bakal Wajibkan Seluruh Pejabat BUMN Laporkan Hartanya ke KPK

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bakal menerbitkan Peraturan Menteri BUMN yang mewajibkan direksi dan komisaris seluruh anak dan cucu usaha perusahaan BUMN untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Erick mengatakan saat ini kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) baru sebatas perusahaan BUMN. "Kita akan memastikan, saya akan mengeluarkan Permen bahwa […]

Read More
Nasional

Anggota DPR Lebih Baik Sampaikan PR yang Perlu Dikerjakan Panglima TNI Baru

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai jauh lebih baik jika anggota DPR menyampaikan ke publik mengenai pekerjaan pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Panglima TNI baru dalam mendorong reformasi TNI dan transformasi ke arah profesional. Ia mencontohkan anggota DPR bisa menyampaikan bahwa Panglima TNI yang baru perlu mendukung proses reformasi peradilan militer yang akan […]

Read More