Soal Tawaran Gabung Pemerintah, Elite PAN Akui Belum dapat Informasi Utuh

Partai Amanat Nasional (PAN) hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi yang utuh terkait tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (16/4/2021). "PAN sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang utuh terkait tawaran yang diberikan kepada PAN untuk masuk ke dalam kabinet," kata Saleh.

Saleh mengungkapkan, pihaknya justru mendapatkan informasi PAN bakal masuk Kabinet Indonesia Maju itu dari pemberitaan media dan pernyataan para pengamat politik. Namun demikian, jika sewaktu waktu PAN diberikan tawaran untuk masuk ke dalam kabinet oleh Presiden Jokowi, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan PAN. "Pertama, tentu tawaran itu kami apresiasi dengan cara membawa tawaran tersebut untuk dirapatkan secara serius di internal PAN," ucap Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Kedua, lanjut Saleh, PAN akan mencari sosok kader yang tepat dan cocok pada posisi yang ditawarkan untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju. "Ketiga, tentu dari nama nama yang sudah kami dapatkan kami akan kirimkan kepada Presiden. Dan tentu Presiden punya hak prerogatif, sekali lagi, hak prerogatif, untuk menentukan apakah orang atau kader yang kita calonkan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden," ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Antisipasi Jalur Terputus, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial di Lokasi Banjir Kalbar

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendorong percepatan penanganan korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut dia situasi masyarakat terdampak dalam kondisi berat dan membutuhkan bantuan segera. Untuk memastikan masyarakat di lokasi bencana tetap mendapatkan pasokan kebutuhan logistik, Mensos memutuskan untuk mendirikan gudang kebutuhan pokok (bufferstock) di 5 titik di lolos bencana. “Staf kami masih […]

Read More
Nasional

Erick Thohir Bakal Wajibkan Seluruh Pejabat BUMN Laporkan Hartanya ke KPK

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bakal menerbitkan Peraturan Menteri BUMN yang mewajibkan direksi dan komisaris seluruh anak dan cucu usaha perusahaan BUMN untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Erick mengatakan saat ini kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) baru sebatas perusahaan BUMN. "Kita akan memastikan, saya akan mengeluarkan Permen bahwa […]

Read More
Nasional

Anggota DPR Lebih Baik Sampaikan PR yang Perlu Dikerjakan Panglima TNI Baru

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai jauh lebih baik jika anggota DPR menyampaikan ke publik mengenai pekerjaan pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Panglima TNI baru dalam mendorong reformasi TNI dan transformasi ke arah profesional. Ia mencontohkan anggota DPR bisa menyampaikan bahwa Panglima TNI yang baru perlu mendukung proses reformasi peradilan militer yang akan […]

Read More